Loading..

Dashboard Perumahan

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan perumahan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data, dashboard perumahan ini dikembangkan sebagai alat bantu visualisasi dan analisis kondisi kebutuhan rumah di Indonesia.
Visualisasi Dashboard ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menjawab permasalahan backlog perumahan mencerminkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni baik dari aspek kepemilikan maupun kualitas hunian melalui :

  • Memetakan sebaran backlog secara geografis antar wilayah
  • Mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi pembangunan dan rehabilitasi perumahan
  • Mendukung perencanaan program seperti FLPP dan bantuan perbaikan rumah
  • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya

Image

DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
Backlog perumahan merupakan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat. Istilah ini merujuk pada jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri (backlog 1) atau tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan (backlog 2).

Persentase Backlog Per Provinsi
No. Provinsi Jumlah Keluarga Backlog Kepemilikan Backlog RTLH Total
Backlog Perumahan
1 NUSA TENGGARA TIMUR 1.608.950 7,15% 39,12% 46,27%
2 BENGKULU 676.514 10,63% 33,71% 44,35%
3 SUMATERA BARAT 1.804.826 21,09% 18,73% 39,82%
4 LAMPUNG 2.951.313 11,10% 25,94% 37,04%
5 KEP. BANGKA BELITUNG 508.245 10,16% 25,99% 36,15%
6 JAWA BARAT 17.255.422 15,05% 21,05% 36,10%
7 GORONTALO 407.136 18,11% 17,21% 35,31%
8 ACEH 1.691.370 15,77% 18,24% 34,01%
9 SULAWESI BARAT 437.681 9,60% 23,17% 32,77%
10 KALIMANTAN SELATAN 1.458.954 12,10% 19,52% 31,62%
11 JAWA TENGAH 13.113.678 14,06% 17,41% 31,47%
12 KALIMANTAN BARAT 1.767.189 8,06% 23,23% 31,29%
13 NUSA TENGGARA BARAT 1.902.257 9,85% 20,64% 30,49%
14 SUMATERA UTARA 4.736.863 17,91% 12,42% 30,33%
15 PAPUA SELATAN 168.729 10,19% 19,76% 29,96%
16 JAWA TIMUR 14.733.859 12,67% 17,28% 29,95%
17 SUMATERA SELATAN 2.820.573 12,34% 17,56% 29,90%
18 BANTEN 4.120.486 11,97% 17,76% 29,73%
19 KALIMANTAN TENGAH 922.338 8,98% 20,10% 29,08%
20 SULAWESI TENGAH 1.075.065 9,96% 19,04% 29,00%
21 JAMBI 1.210.804 10,76% 18,00% 28,75%
22 MALUKU 584.128 11,32% 17,39% 28,71%
23 SULAWESI SELATAN 3.048.967 13,08% 15,34% 28,42%
24 KEPULAUAN RIAU 783.434 12,94% 13,35% 26,29%
25 KALIMANTAN UTARA 253.436 11,89% 14,34% 26,23%
26 DKI JAKARTA 3.617.684 20,41% 5,78% 26,19%
27 SULAWESI UTARA 931.774 14,07% 10,60% 24,67%
28 SULAWESI TENGGARA 874.854 9,92% 14,64% 24,56%
29 RIAU 2.125.342 12,68% 11,55% 24,23%
30 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1.314.723 15,40% 8,82% 24,22%
31 PAPUA BARAT 181.968 8,19% 13,67% 21,87%
32 BALI 1.264.045 8,01% 12,23% 20,23%
33 PAPUA 350.057 6,57% 12,90% 19,46%
34 PAPUA BARAT DAYA 206.258 7,31% 11,52% 18,82%
35 MALUKU UTARA 436.946 6,18% 12,59% 18,77%
36 KALIMANTAN TIMUR 1.386.222 11,73% 7,00% 18,73%
37 PAPUA PEGUNUNGAN 425.668 5,96% 12,34% 18,30%
38 PAPUA TENGAH 396.324 2,68% 14,73% 17,40%

FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)
Dalam upaya mengatasi tingginya angka backlog kepemilikan rumah (backlog 1), Pemerintah Indonesia melalui BP Tapera menginisiasi Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebagai skema pembiayaan yang terjangkau, berkelanjutan, dan berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program FLPP bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk:

  • Memiliki rumah pertama
  • Mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga tetap dan rendah
  • Mendapatkan tenor panjang hingga 20 tahun

10 Provinsi terbesar
No. Provinsi Jumlah Unit
1 JAWA BARAT 294.444
2 JAWA TENGAH 78.089
3 SULAWESI SELATAN 77.933
4 BANTEN 76.390
5 JAWA TIMUR 71.808
6 SUMATERA SELATAN 67.049
7 SUMATERA UTARA 53.257
8 KALIMANTAN SELATAN 44.108
9 RIAU 36.711
10 KALIMANTAN BARAT 34.107
10 BANK Penyalur terbesar
No. Bank Jumlah Unit
1 BANK BTN 593.071
2 BTN SYARIAH 176.222
3 BANK BRI 100.535
4 BANK BNI 76.914
5 BPD JAWA BARAT DAN BANTEN 30.752
6 BANK MANDIRI 24.243
7 BANK SYARIAH INDONESIA 17.964
8 BJB SYARIAH 10.874
9 BPD SUMSEL BABEL 10.551
10 BANK SUMSEL BABEL SYARIAH 5.803
Berdasarkan Kelompok Pekerjaan
No. Uraian Jumlah Unit
1 SWASTA 889.349
2 WIRASWASTA 102.176
3 PNS 58.588
4 LAINNYA 35.644
5 TNI/POLRI 25.023

BSPS
Backlog 2 mencerminkan jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak, baik dari segi struktur bangunan, sanitasi, maupun kepadatan. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebagai bagian dari solusi strategis untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program BSPS memberikan bantuan dalam bentuk:

  • Dana stimulan untuk membeli material bangunan
  • Pendampingan teknis untuk perbaikan rumah
  • Dorongan partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong

PBG
Pengurangan backlog perumahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat yang strategis adalah melalui keterlibatan dalam pengurusan dan kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
PBG adalah perizinan yang menggantikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), yang bertujuan:

  • Menjamin bahwa bangunan dibangun sesuai standar teknis dan keselamatan
  • Memastikan hunian layak huni, aman, dan sehat
  • Mendorong pembangunan rumah berkualitas dan legalitas yang jelas

Cek Data Calon Penerima Bantuan


Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman © 2025