Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pastikan Tepat Sasaran, Menteri PKP Bersama Kepala BPS dan Mendagri Tinjau Bedah Rumah di Minahasa

Minahasa – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Kamis (9/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung rumah milik Ibu Afni, seorang ibu rumah tangga dengan tiga anak yang dinilai tidak layak huni. Kondisi rumah tersebut tidak memiliki pondasi, jendela sudah rusak dan berlubang, serta atap yang rapuh dan bocor saat hujan.

“Tadi kami sudah melihat langsung dan berbincang dengan Ibu Afni. Rumah ini sangat tidak layak huni, tidak ada pondasi, jendelanya pecah, atapnya juga rapuh dan bocor. Rumah ibu ini harus segera direnovasi, dan sebaiknya sementara waktu tidak ditempati saat proses renovasi berlangsung,” ujar Menteri PKP.

Menteri PKP menargetkan renovasi rumah tersebut dapat selesai dalam waktu tiga bulan dan meminta agar pekerjaan dimulai pada Senin, 13 April 2026. Program ini merupakan bagian dari program bedah rumah rakyat yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Menteri PKP menyampaikan bahwa alokasi program BSPS di Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun 2025 hanya sebanyak 38 unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 512 unit rumah.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP bersama Mendagri dan Kepala BPS juga menyaksikan proses tender atau lelang rakyat melalui pemilihan toko terbuka untuk pembelian bahan bangunan. Mekanisme ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran.

“Zaman Pak Prabowo kita buka semua secara transparan, sehingga ada efisiensi. Keuntungannya nanti untuk bapak ibu penerima BSPS. Kalau ada kelebihan dana, bisa digunakan kembali untuk menambah bahan bangunan yang dibutuhkan,” kata Menteri PKP.

Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan perubahan besar dalam proses pelibatan masyarakat dalam program perumahan rakyat. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai proses pemilihan toko terbuka ini menjadi langkah transparan dalam mendapatkan harga bahan bangunan yang lebih murah. “Ini proses yang transparan untuk mendapatkan harga termurah, sehingga program bedah rumah rakyat bisa lebih efisien dan transparan. Selain itu, program ini juga dapat mensejahterakan masyarakat, tidak hanya penerima bantuan, tetapi juga para pemasok bahan bangunan,” ujar Amalia.

Melalui program BSPS ini, pemerintah berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah layak huni serta memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (Jay)