Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tambah Kuota Rumah Subsidi dan BSPS di Sulawesi Utara, Menteri PKP Dorong Kepala Daerah Berinovasi

Manado – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan perumahan guna mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut disampaikan dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Manado, Kamis (9/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP secara langsung menyetujui peningkatan kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sulawesi Utara dari 3.000 unit di 2025 menjadi 15.000 unit di 2026. Di Sulawesi Utara,  Kementerian PKP juga meningkatkan alokasi program bedah rumah/BSPS dari 748 unit di 2025 menjadi 8.198 unit di 2026 atau meningkat hampir 10 kali lipat.

"Saya minta pemerintah daerah melakukan terobosan. Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD sangat terbatas, tapi kepercayaan dan kolaborasi dengan pihak lain tidak terbatas," ujar Menteri Ara.

Iya mencontohkan salah satu terobosan yang mendorong peningkatan kuota rumah subsidi adalah kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia yang diturunkan dari 5 persen menjadi 4 persen. Kebijakan ini berdampak pada tambahan likuiditas sekitar Rp80 triliun yang dapat disalurkan untuk kredit perumahan, sehingga kuota rumah subsidi nasional meningkat dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

Selain itu, Menteri PKP juga menegaskan sejumlah kebijakan pro-rakyat lainnya seperti pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR, percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Rakyat miskin jangan dipajaki, kalau orang kaya baru harus bayar," tegasnya.

Menteri PKP juga menekankan pentingnya inovasi melalui konsep Governmentpreneur, yaitu penggabungan pola kerja birokrasi dengan pendekatan inovatif ala dunia usaha. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan juga mampu menciptakan solusi kreatif dalam penyediaan perumahan rakyat.

Sebagai contoh, Menteri Ara menyebutkan sepanjang tahun 2025, program renovasi dan bangun rumah melalui dana CSR swasta tercatat mencapai 9.701 unitm. "BSPS swasta salah satu contoh terobosan tidak mengandalkan uang negara. Perlu kepercayaan, networking, leadership," ujarnya.

Selain itu, Menteri Ara menyebutkan inovasi juga dilakukan melalui pembentukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi terobosan baru dalam pembiayaan sektor perumahan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap konsep Governmentpreneur. "Saya setuju dengan konsep Governmentpreneur yang disampaikan Pak Menteri Ara, karena mengelola APBD harus didukung dengan kemitraan yang inovatif sehingga dapat melahirkan efisiensi," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan transformasi pembangunan Sulawesi Utara. "Melalui forum ini kita akan menyatukan gerak langkah untuk memastikan bahwa setiap rencana yang disusun mampu menjawab aspirasi masyarakat dan memperkuat fondasi transformasi Sulawesi Utara ke depan," ujar Gubernur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. (Jay)