Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tinjau Dampak Banjir di Sitaro, Menteri PKP Pacu Renovasi 1.000 Rumah Mulai Pekan Depan

Sitaro – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung permukiman terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Jumat (10/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan renovasi 1.000 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Sitaro pada tahun ini, sebagai respons atas dampak banjir yang dialami masyarakat setempat. Terlebih, angka kemiskinan di Kabupaten Sitaro juga masih tergolong tinggi, untuk beberapa rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan, pembangunan akan dilakukan dari awal.

"Tahun ini Pak Presiden Prabowo memberikan bantuan 1.000 unit rumah yang akan direnovasi di Kabupaten Sitaro. Untuk penerima bantuan di Kelurahan Bebali yang kita kunjungi, tidak hanya direnovasi tetapi akan dibangun baru karena kondisi rumah yang sangat tidak layak, seperti tidak memiliki pondasi serta atap yang sudah bocor," ujar Menteri Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP menegaskan bahwa pelaksanaan program bedah rumah tersebut akan dipercepat dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. "Mulai Rabu (15/4/2026) proses bedah rumah akan dimulai. Pembangunan 1.000 unit rumah ini akan melibatkan sekitar 3.000 tukang. Selain memberikan hunian yang layak bagi warga, program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa program BSPS merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

"Pak Presiden Prabowo tidak hanya memperhatikan warga di kota-kota besar, tetapi juga di daerah tertinggal dan terluar seperti Sitaro. Ini menunjukkan semangat nasionalisme dan keadilan bahwa negara benar-benar hadir untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Tito.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa keterlibatan BPS dalam program ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran berdasarkan data yang akurat.

"Kami memastikan bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga program ini dapat memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Amalia.

Program BSPS di Kabupaten Sitaro diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah perbatasan melalui pemberdayaan tenaga kerja setempat. Untuk diketahui, Sitaro merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. (Jay)